Sejarah Perkembangan Civic di Indonesia

Civic atau yang biasa dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan moral, adab, prilaku dan kepribadian yang sehat dan berjiwa Nasionalisme di indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri mempmpunyai tujuan khusus seperti mewujudkan sikap tenggang rasa, toleransi, memelihara kesatuan dan persatuan, menghormati pendapat orang lain, dan lain-lain, yang kemudian dirasionalkan sehingga dapat terciptalah stabilitas nasional sebagai ketentuan untuk keberlangsungan pembangunan. namun dibalik semua itu Pendidikan kewarganegaan lebih menjadi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. sesuai dengan laporan penelitian Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadi dan Somantri (2000:1) yang mengatakan: “Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan (Civic atau Citizenship Education) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya di negara-negara berkembang.

sejak awal perkembangan PKn sudah ditujukan untuk bagaimana menciptakan warganegara yang baik (good citizen) tetapi, good citizen diartikan berbeda tiap generasi (penguasa). contoh pada masa orde baru PMP pada masa itu dijadikan sebagai cara untuk menjadikan warganegara yang taat dan patuh pada penguasa tanpa protes, pada masa itu PKn (PMP / PPKn) diartikan sebagai “pendidikan politik masyarakat” dengan muatan nilai-nilai Pancasila. Pada masa reformasi PKn dicoba dikembalikan pada ‘Kithah’ pada pengertian yang sebenarnya, yaitu sebagai pendidikan demokrasi rakyat, tetapi masalahnya dengan PKn saja yang seharusnya juga sebagai pendidikan nilai, tidak menyentuh pada nilai-nilai ideologi bangsa (Pancasila). untuk itu di tahun pelajaran 2012 atau 2013 muatan PKn (sebagai pendidikan demokrasi) akan ditambah kembali dengan nilai-nilai budaya bangsa, dengan penguatan pada 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dengan Istilah PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dimana substansinya adalah bagaimana menciptakan warganegara yang baik dan cerdas (good and smart citizen).

perekembangan PKn dapat diurutkan dalam sejarah perkembangan sejak kemunculnya dalam sistem pendidikan nasional pada era Orde Lama hingga saat ini. berdasarkan sejarah bangsa indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal dijadikan instrumen untuk mempersiapkan warganegara yang sejalan dengan cita-cita nasional. wujud dari upaya itu dapat dilihat dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang sering berubah-ubah seiring dengan perkembangan dan pasang surut perjalanan politik bangsa indonesia. hal itu dapat dilihat dengan munculnya berbagai kebijakan dibidang pendidikan khususnya  terkait PKn yang menjadi tindak lanjut dari dekrit presiden 1959 yang memutuskan untuk kembali ke konstitusi UUD 1945, seperti dengan instruksi mengenai pembaharuan buku-buku diperguruan tinggi. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan surat keputusan No. 122274/S pada 10 desember 1959 dengan membentuk panitia yang beranggotakan 7 orang, yang bertugas untuk membuat buku pedoman yang akan menjelaskan terkait sebab-sebab sejarah dan tujuan revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1962 panitia tersebut berhail membuat buku pedoman yang berjudul “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia”. Menurut para penulisnya (Supardo, dkk.), buku ini dikenal dengan istilah Jerman “Staatsburgerkunde”, dan dalam istilah Inggris sebagai “Civics” atau dengan istilah Indonesia “Kewarganegaraan”. namun dikarenakan lingkup cakupan dari materi buku ini cukup luas sehingga nama “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” mungkin lebih tepat. Buku pedoman PKn tersebut meliputi materi tentang  Pancasila,  UUD 1945, sejarah pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia,  Konferensi Asia Afrika, demokrasi dan ekonomi terpimpin,   kewajiban dan hak warganegara,  manifesto Politik,  Laksana Malaikat dan Lampiran-lampiran tentang Dekrit Presiden, pidato Presiden Soekarno,lahirnya Pancasila,  Panca Wardhana (lima perkembangan) dan Declaration of Human Rights.

Pada hakikatnya materi Pendidikan kewarganegaraan tersebut telah digunakan sejak 1959 hingga pada akhirnya berakhir  dengan pecahnya Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 september 1965. Setelah insiden megerikan tersebut yang membuat presiden mengeluarkan SUPERSEMAR pada tahun yang sama, istilah Pendidikan Kewarganegaraan atas usul Mr. Suhardjo selaku Menteri Kehakiman pada  waktu itu diubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara dan berlaku sampai dengan tahun 1968. Yang kemudian dengan pemberlakuan kurikulum 1968  terjadi perubahan nama kembali menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”.

Pendidikan Kewarganegaraan pada masa kurikulum 1975 memiliki tujuan untuk membentuk warganegara Pancasilais yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1975 ini dikenal dengan nama “Pendidikan Moral Pancasila” atau  sering disebut dengan PMP sebagai nama bidang studi . Materi bidang studi PMP disertai atau bahkan di dominasi oleh materi (P4) yang cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara yang mungkin menjadi tujuan dari ditetapkanya ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) .

Hal yang sama masih tetap berlaku saat berlakunya Kurikulum 1984 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975.Dalam perkembangan selanjutnya PMP karena berbagai perubahan dan berbagai pertimbangan, dengan disusunnya kurikulum sekolah tahun 1994 diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pada masa Reformasi PPKn diubah menjadi PKn dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Selanjutnya pada kurikulum 2013 PKn berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kembali, salah satu alasannya adalah mulai lunturnya nilai-nilai pancasila dalam diri peserta didik di indonesia.

 

 

 

 

Daftar pustaka :

Supardo dkk. (1962). Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.

Waterwoth, Peter. (1998). “Trends in Social Studies Education and
Citizenship Education”. Paper. Faculty of Education, Deakin
University, Australia.
Sunarso, M.Si., lahir di Karanganyar, 21 Mei 1960. Lulus S-1 Fisipol
UGM Yogyakarta tahun 1985. Lulus S-2 Ketahanan Nasional
PPS UGM Yogyakarta 1995. Sejak tahun 1987 menjadi tenaga
pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Depdikbud. (1968). Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
GBPP PKn.
Depdikbud. (1993). Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
GBPP PKn.
Depdikbud. (1982). Penjelasan Ringkas Tentang Buku PMP. Ditjen.
Dasmen

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *